Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dilihat :210

Rapat Evaluasi TPID Prov. Sulut Tahun 2023 & Program TPID Prov. Sulut 2024, Rabu 17 Jan 2024 di Rupat Tumbelaka yg dipimpin Ketua Harian TPID Prov. Sulut yaitu sbb:
Kemenkeu
- Evaluasi 2023 realisasi anggaran insentif fiskal untuk pengendalian inflasi 98%;
- Tahun 2024 anggaran insentif fiskal total 8 T, 4 T untuk kinerja Tahun 2023 & 4 T untuk tahun 2024 berjalan dengan kriteria & kategori sesuai PerMen Keuangan;
- Daerah penerima alokasi harus mempunyai nilai di peringkat terbaik di tiap kategori, klastr dan jenis daerah yang dibedakan antara Kab, Kota & Prov. Ada 134 daerah dengan rata-rata 7 M;
- Untuk Sulut menerima total 51,94 M. Penyaluran Tahap 1 50% pd Juni 2024, Tahap 2 50% pd Okt 2024;
- Insentif fiskal Tidak bisa digunakan untuk gaji, honorarium & perjalanan dinas.
Bank Indonesia
- Tahun 2023, inflasi Sulut di angka 2.94% masih dibawah target 3+-1
- Untuk TPID Award Tahun 2024,
1. Prov Sulut harus jaga di program unggulan/inovasi seperti HLM & Rakor dgn Kab/Kota yg dihadiri Gub/Wagub/Sekda/Pj lain setingkat Es 2
2. Pelaksanaan Kebijakan/ produk kebijakan yg terkait inflasi yg diterbitkan oleh Gub/Wagub/Sekda
3. Aspek output harus punya inovasi yg menjual untuk optimalisasi penggunaan teknologi ubtuk 
- Tahun 2024 langkah2 yg dilakukan untuk pengendalian inflasi untuk kembali melanjtkan GNPIP dgn 7 program unggulan sesuai prinsip 4K, antara lain, digitalisasi/transformasi digital & memperkuat ketahanan pangan strategis.
Karo Ekonomi
- Belum puas dgn kinerja 2023, karena di akhir tahun 2023, 2024 harus ada inovasi terkait komoditi pemicu inflasi;
- Setiap kebijakan harus satu paket dengan pemeratasan kemiskinan, pengangguran & pertumbuhan ekonomi;
- Harus mengamati perubahan isu, perilaku konsumen. Strategi 2024 komoditi padi/beras & barito masih menjadi atensi tertinggi.
Kesimpulan
- mengintensifkan kembali kinerja Tim TPID di Grup WA;
- Bulan Jan - Mar 2024 perlu waspada komoditi beras akibat belum ada panen, kemungkinan harga beras tdk bisa dikendalikan;
- Perlu mempercepat Realisasi dana APBN & APBD di Triwulan 1;
- Perlu pertemuan khusus dari Pemprov Sulut untuk menindaklanjuti Rakor ini.