Rakornas Pengendalian Iinflasi Daerah 16 Desember 2024

Dilihat :22

Beberapa hal yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah yg dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan RTRW & RDTR, 16  Desember 2024 :
1. Rakornas dipimpin Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menko Bidang Pangan :
- instruksi Presiden : Swasembada Pangan 2027
- anggaran ketahanan pangan 2025 Rp 139.383,3 M
- kepala daerah menyampaikan data yang lokasi sawah belum ada irigasi atau rusak di daerah masing-masing ke Kementan (selasa minggu depan sudah ada laporan dari daerah masing-masing)
- jalan Kabupaten/Kota/Provinsi bisa dibangun Pemerintah Pusat
- pupuk hanya SK Mentan ke  PT. Pupuk Indonesia langsung ke kios, pengecer, gapoktan dll tidak perlu lagi SK Gubernur/Walikota/Bupati
- penyuluh di daerah bisa diangkat dari Pusat
3. RTRW dari 38, 34 Provinsi sudah ada namun sebagian besar perlu revisi materi yaitu Perda (maksimal 5 tahun), 4 Provinsi belum, dari 415 Kabupaten 412 sudah ada, dari 93 Kota 91 sudah ada;
4. Inflasi Desember didorong HBKN Nataru, 2021-2023 andil oleh kelompok makanan, minuman, tembakau dan transportasi;
5. IPH Sulut M2 Desember 0,83% (Bawang Merah, Cabai Merah, Daging Ayam Ras), Tomohon 2,31% (Cabai Merah, Beras, Minyak Goreng) IPH turun Bolsel -0,93%;
6. harga Beras tinggi karena harga gabah kering panen di tingkat petani naik, Rp. 6.000, sedangkan harga pasar Rp. 6.400 tidak sepenuhnya jelek karena baik buat petani;
7. bawang merah, jagung, telur ayam, cabai merah, daging ayam ras disparitas tinggi;
8. ASF pada ternak babi belum ada vaksin (tingkat kematian 100%) selang 2024 sudah 32 Provinsi tertular, pengendalian : menerapkan biosekuriti, perketat karantina, dukungan anggaran dari daerah (contoh di Bali);
9. GPM s/d 12 Desember 2024 9.306 kali di 514Kab/Kota dan 38 Provinsi;
10. SPHP telah realisasi 1,35 juta ton;
11. CBP Sulut 9.838 ton (sesuai kebutuhan daerah);
12. Pemerintah Daerah memperhatikan distribusi komoditi Pangan antisipasi bencana.