Rapat Evaluasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dilihat :95

Manado- Kepala Biro perekonomian Prov.Sulut mengikuti rapat Evaluasi Kinerja Kawasan ekonomi Khusus (KEK)  yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Provnsi  Sulut. Dalam rapat tersebut antara lain membicarakan terkait ,Pemerintah Kota Bitung belum menetapkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)  untuk daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Dalam RDTR tercantum pola ruang, pola pemanfaatan dan pola kebijakan dan penataan lingkungan untuk penanganan jalan, telekomunikasi, air, listrik dan pipa pembuangan karena KEK tidak sepenunhnya merupakan kawasan industri. Kepala Administrator harus melakukan menyusun perencanaan program kerja tahunan yang terstruktur untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan KEK Bitung, Kepala DPMPTSPD supaya meninjau  kembali dan menugaskan atau melimpahkan Kewenangan Perijinan dan Nonperijinan Kepada Administrotor KEK bitung untuk membuat satu lembaga resmi secara independen. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Bitung oleh BUP PT MSH disebabkan lahan KEK masih yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi tidak disertakan dalam Perda Penyertaan Modal, sehingga harga sewa lebih tinggi dari nilai kerjasama dengan memperhatikan masa konsesi dan intensif lainnya. Perda penyertaan modal  sebesar 100 miliyar jika lahan disertakan dalam penyertaan modal akan terjadi over penyertaan modal karena nilai lahan berkisar 1 triliun sehingga harus dibuat Perda sendiri. Balai jalan akan membangun jalan sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan PT. MSH sesuai DED dan akan running bulan Maret 2024 dan Kawasan Ekanomi Khusus (KEK) Likupang penguasaan lahan dimiliki oleh PT. MPRD sebesar 197 ha.  Dengan infrastruktur dasar sudah tersedia, untuk pembangunan Jaringan air bersih Daerah Kawasan  sudah tersedia  dana untuk SPAM Marinso sebesar 33.750 Miliyar kendala yang dihadapi belum tersedianya lahan. PT. MPRD bersedia untuk menghibahkan lahan untuk pembangunan jaringan air.