BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI UTARA
BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI UTARA
#Daftar berita
Berita hari ini.
Dilihat :23
Workshop Tata Kelola BUMD, BLUD & BUMDes untuk Kontribusi Optimal Pembangunan Daerah Sulut pada hari Rabu, 6 November 2024 yang diikuti oleh: Direktur BUMD Jasa Air/PDAM, Dir. BUMD Aneka Usaha, Dir. BLUD RSUD, Ketua & agt Dewas BUMD & BLUD Kesehatan, Kadis PMD Prov, Kab/Kota. Kaper BPKP Prov. Sulut, bpk. Bambang Ari Setiono, materi: "Strategi Meningkatkan Kin. BUMD, BLUD, & BUMDes Melalui Penerapan GRC" antara lain:
- Penguatan SPI memggunakan aplikasi krn peran BPKP lebih banyak Consultingnya yg bersifat prefentif. Consulting yg diberikan adl. Tata Kelola Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern (GRC) thd Instansi/Badan Usaha/lainnya & Program/kebijakan strategis.
- Tata Kelola harus prosedur: Kebijakan, Juknis, Perencanaan, Pelaksanaan & Monitoring oleh pimpinan.
- Dengan MR maka pengawas internal hrs mengidentifikasi resiko
- Manfaat implememtasi GRC agar tata kelola terstruktur
Auditor Ahli Utama Inspektorat Prov. Sulut, Dr. Praseno Hadi, Ak. ME. materi "Membangun Pertumbuhan & Perekonomian bersama BUMD, BLUD Kesehatan, & BUMDes, yaitu:
- BUMD tidak hanya bisa menerima (gaji, dll) atau pelaku usaha tapi jg harus menghasilkan profit/buss.man.
- Pembina BUMD melakukan evaluasi bukan pengawasan.
- Maksud & tujuan BUMD didirikan adl ada fungsi sosialx
- BUMD harus punya SPI utk fungsi pengawasan
- Tata kelola BUMD dapat dicontoh BLUD & fungsi sosial & bisnis spy seimbang spt manajemen obat pakai sistem konsinyasi spy tdk rugi
- BUMD & BLUD kalau untung baru digaji (pengurus), etos kerja harus enterpreneurship
Korwas Investigasi BPKP Perw. Prov. Sulut, pak Ulimsyah dgn materi "Pencegahan Resiko Fraud pada BUMD" a.l. sbb:
- Fraud harus dicegah dengan pedoman peraturan.
- Saran pak Pras jika terjadi NRW indikasi kerugian negara maka terjadi pidana pencurian, dilaporkan ke APH.
- BUMDes ditutup saja kalau feasibility s. tidak jelas.