Rapat Pleno "TPAKD" (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) se-Provinsi Sulawesi Utara

Dilihat :0

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.

Acara ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara di Ruangan CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (7/8/2024).

Kepala OJK Provinsi Sulut, Gorontalo, Maluku Utara, Robert H.P. Sianipar, menjelaskan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi resmi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan akses keuangan di daerah.

Tujuan forum ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Utara, terdapat 16 TPAKD yang terdiri dari satu di tingkat provinsi dan 15 di tingkat kabupaten/kota.

Sianipar menekankan pentingnya memperhatikan potensi unggulan daerah dalam menyusun program kerja TPAKD agar program yang dijalankan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Peran kepala daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan program TPAKD,” ujarnya.

Wagub Steven Kandouw dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rata-rata kabupaten/kota di Sulut masih berada pada kategori menengah ke bawah dalam capaian fiskal dan bergantung pada transfer daerah dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, Sulut memiliki keunggulan dalam hal kultur dan kearifan lokal, di mana masyarakat memiliki aset berupa tanah.

Kandouw juga sepakat dengan Sianipar mengenai kendala jaringan di daerah kepulauan yang menghambat akses ke industri keuangan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya literasi ekonomi, termasuk pemahaman masyarakat tentang program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pencapaiannya belum optimal.

“Literasi ekonomi harus dilakukan secara pentahelix atau keroyokan, melibatkan masyarakat, pemerintah, cendekiawan, dan media agar efektif,” pungkasnya.

Pembawa Materi.
1. Bpk. Sabri Hadyanto Analis Senior Akses (OJK) dengan materi Arah Strategi, serta penguatan peran dan fungsi TPAKD
2. Ibu Ratna Sulistyowati SST, SAB, M.Si  (BPS) dengan materi Pertumbuhan Ekonomi di Sulut
3. Bpk. Azhar  (Direktur PT. Royal Coconut) dengan materi Kerjasama PT. Royal Coconut dengan petani kelapa Organik
4. Bpk. Reza A.W. Dotulung, S.S.T, M.App.Ec (Karo Perekonomian) dengan materi Kinerja Penyaluran KUR dan UMi Lingkup Sulut sekaligus Bapak Karo sebagai moderator dalam Diskusi Phanel.
Acara dihadiri oleh:
#Tkt Provinsi
  Staf khusus,  Kadis Perkebunan, Kadis Koperasi,  BPN dan ATR, BPS, Tim Ahli dan  Akademisi.
#IJK dan Himbara:
Bank Indonesia (BI), PT. Pegadaian, PT. PNM, BNI, Mandiri, BSG, DJPb
#Tkt Kab/Kota:
Sekda/Ass II, Kadis Pertanian,  Kadis Koperasi dan UKM serta Bagian Perekonomian Kab/Kota se-Prov. Sulut. 
*Meningkatkan pengetahuan literasi dan inklusi keuangan (OJK)
*Monitoring penyampaian Laporan TPAKD Kab/Kota (OJK)
*Sumber pertumbuhan ekonomi di Sulut (BPS)
*Permasalahan Sertifikasi  Kelapa dan perpajakan untuk pemasok (PT. Royal Coconut).